• Minggu, 14 Agustus 2022

Petani Sleman Boleh Beli Biosolar Menggunakan Jerigen, Tapi Ada Syaratnya

- Kamis, 16 Juni 2022 | 19:53 WIB
Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Suparmono  (dok.Pemkab Sleman)
Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Suparmono (dok.Pemkab Sleman)

POJOKMALIOBORO.com - Kebijakan yang melarang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar yang menggunakan jerigen, membuat petani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kesulitan membeli BBM untuk keperluan operasional mesin pertaniannya.

Letak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang jauh, kadang tidak memungkinkan petani untuk membawa mesin pertanian membeli langsung BBM di SPBU.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman setelah melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerbitkan Surat Edaran Bupati Sleman No. 542/00124 tanggal 28 April 2022 perihal Pembelian BBM Jenis Biosolar untuk Petani dan UMKM.

Baca Juga: Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat 

Untuk mengoperasionalkan SE tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pembelian BBM bersubsidi khusus sektor pertanian.

Sejalan dengan semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka DP3 membuat kebijakan bahwa kewenangan pelayanan penerbitan rekomendasi pembelian didelegasikan kepada masing-masing UPTD BP4 Wilayah I sampai dengan VIII.

Berdasarkan SOP tersebut, petani yang akan membeli biosolar menggunakan jerigen mengajukan permohonan pembelian diketahui oleh kalurahan. Pemohon datang ke kalurahan untuk meminta surat keterangan/pengantar permohonan pembelian biosolar ataupun pengesahan dari surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon.

Baca Juga: Danrem 072/Pamungkas Silaturahmi dengan Gubernur DIY

Surat keterangan ini berisikan tentang nama pemohon, alamat pemohon, jenis usaha (pertanian, perikanan atau usaha mikro), jenis alat yang membutuhkan BBM, jenis BBM yang dibutuhkan, kebutuhan atau konsumsi BBM dalam periode tertentu, tempat dan alamat pembelian BBM dan nomor lembaga penyalur BBM.

Selanjutnya, surat keterangan ini dibawa ke UPTD BP4 Wilayah I - VIII sesuai dengan domisili pemohon yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ramai Isu Jilbab di Jogja, Ini Kata PWM DIY

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:04 WIB

Ricuh Supporter di Gejayan, 3 Orang Luka-Luka

Senin, 25 Juli 2022 | 20:30 WIB

Bupati Sleman Membuka Konferensi PGRI Sleman

Selasa, 19 Juli 2022 | 11:28 WIB
X