• Minggu, 14 Agustus 2022

JCW Minta Dinas Pendidikan Lakukan Pengawasan Lanjutan PPDB, Termasuk Jual Beli Seragam dan Buku

- Minggu, 26 Juni 2022 | 16:16 WIB
Aktivis JCW, Baharuddin Kamba (Istimewa)
Aktivis JCW, Baharuddin Kamba (Istimewa)

POJOKMALIOBORO.com - Jogja Corruption Watch (JCW) meminta kepada Dinas Pendidikan baik di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023.

Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, menyebut pengawasan berkelanjutan perlu dilakukan, dimulai dari pengumuman, pendaftaran ulang, pembelian seragam sekolah apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak hingga hingga pengawasan bangku yang masih kosong khususnya di sekolah negeri karena rawan terjadinya penyimpangan (jual beli kursi).

"Jangan sampai terjadi adanya pungutan liar (pungli) dalam tahapan pada PPDB tersebut. Jika pihak sekolah melalui koperasi sekolah memfasilitasi seragam sekolah, maka wajib memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi. Di pasar tradisional saja pedagang memberikan kwitansi kepada pembeli (meskipun tidak semua) masak lembaga pendidikan seperti sekolah tidak memberikan kwitansi," ujar Kamba, Minggu, 26 Juni 2022.

Baca Juga: Rakerda II DPD PAN Sleman: Usulkan 6 Nama Capres, Ada Sri Sultan Hamengku Buwono X

Kemudian, lanjut Kamba JCW meminta kepada Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang ada di DIY.

"Tidak perlu semuanya cukup uji petik saja," tegas Kamba.

Selain itu JCW meminta kepada Tim Saber Pungli DIY senantiasa melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah yang berpotensi terjadinya pungli.

Baca Juga: KAI Tambah Rute Perjalanan Kereta Tujuan Yogyakarta, Jateng dan Jatim

"JCW mendukung dan mendorong Tim Saber Pungli DIY untuk melakukan pengawasan pungli secara menyeluruh dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang diberikan," kata Kamba.

Dia juga menjelaskan, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB telah mengamanatkan bahwa sekolah yang diselenggaran oleh pemerintah daerah dalam hal ini sekolah negeri, dilarang melalukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, serta pembelian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ramai Isu Jilbab di Jogja, Ini Kata PWM DIY

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:04 WIB

Ricuh Supporter di Gejayan, 3 Orang Luka-Luka

Senin, 25 Juli 2022 | 20:30 WIB

Bupati Sleman Membuka Konferensi PGRI Sleman

Selasa, 19 Juli 2022 | 11:28 WIB
X