• Kamis, 6 Oktober 2022

Dampak Kebijakan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau dan Revisi PP No 109 Tahun 2012

- Senin, 8 Agustus 2022 | 11:49 WIB
Dampak Kebijakan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau dan Revisi PP No 109 Tahun 2012 (Ibrahim Umar/PojokMalioboro.com)
Dampak Kebijakan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau dan Revisi PP No 109 Tahun 2012 (Ibrahim Umar/PojokMalioboro.com)

POJOKMALIOBORO.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2022 yang lalu, dan atas prakarsa Kementerian Kesehatan akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012.

Kebijakan ini sebagai komitmen pengendalian konsumsi demi kepentingan kesehatan, namun juga perlindungan terhadap buruh, petani, konsumen dan industri dengan meminimalisir dampak negatif terkait produk hasil tembakau, sekaligus melihat peluang dan mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia.

Namun atas kebijakan tersebut menimbulkan beberapa persoalan dan tantangan bagi masa depan ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Baca Juga: Djogjantique Day 2022: Hobikoe Usung Konsep Tracing Kepemilikan

Berikut ini adalah masa depan ekosistem pertembakauan di Indonesia, yang pertama adalah kebijakan kenaikan cukai rokok. Pemerintah akan berencana untuk menaikan tarif cukai rokok pada tahun 2023.

Selanjutnya dorongan revisi PP Nomor 109 tahun 2012 untuk memperbesar peringatan bergambar dan larangan beriklan. Kemudian tekanan dari anti tembakau untuk ratifikasi FCTC.

Lalu, pemerintah daerah memberlakukan KTR melebihi dari PP Nomor 109 tahun 2012, yang merupakan lebih dari 300 peraturan diseluruh Indonesia.

Baca Juga: Ini Pesan Anis Matta Saat Memimpin Pendaftaran Partai Gelora Indonesia Ke KPU RI

Masa depan ekosistem pertembakauan di Indonesia juga tentukan oleh pelarangan total iklan dan promosi rokok, pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok sesuai Perpres 18 tahun 2020.

Yang terakhir, dampak pandemi covid-19 pada ekosistem pertembakuaan, dari segi hambatan operasional, penurunan produksi, serta biaya dan penyesuaian yang harus dilakukan terkait protokol kesehatan.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasdam XII/Tpr Ikuti Rakornis TMMD ke-115 TA 2022

Kamis, 29 September 2022 | 18:28 WIB

Penyaluran BLT BBM ke Masyarakat Harus Diawasi

Sabtu, 10 September 2022 | 13:37 WIB

Gema Keadilan DIY Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Rabu, 7 September 2022 | 19:38 WIB
X