• Kamis, 6 Oktober 2022

DPD KSPSI DIY Touring Serukan Penolakan dan Batalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law

- Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:52 WIB
DPD KSPSI DIY Touring Serukan Penolakan dan Batalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law (PojokMalioboro.com)
DPD KSPSI DIY Touring Serukan Penolakan dan Batalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law (PojokMalioboro.com)

POJOKMALIOBORO.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja atau Omnibus Law, menyebut Undang-undang tersebut diputuskan Inskonstitusional bersyarat.

Paska putusan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan UU Nomor 11 tahun 2020 beserta peraturan turunannya.

"Oleh karenanya DPD KSPSI DIT bersama DPC KSPSI se-DIY juga disertai Federasi Parekraf, PGSI, TSK, LEM, NIBA se-DIY menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan dengan melakukan unjuk rasa dan protes," ujar Ketua DPD KSPSI DIY, Ruswadi didampingi Sekretaris RM Krisnamurti, Minggu 14 Agustus 2022.

Baca Juga: Aktivitas Gunung Merapi Sepekan: Terjadi Pertumbuhan Kubah Lava Barat Daya

Dalam aksinya mereka akan menyuarakan untuk menolak dan batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan touring menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, dimulai aksinya dari Komplek Monumen Jogja Kembali.

"Pekerja buruh berkumpul dan star di komplek Monumen Jogja Kembali, karena pemerintah maupun DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog, baik sebelum dan sesudah disahkannya UU tersebut yang telah dilakukan oleh berbagai serikat pekerja/serikat buruh yang hampir terjadi di seluruh daerah, terutama di Jakarta beberapa waktu lalu," kata Ruswadi.

Malahan, lanjut Ruswadi, hal itu direspon dengan mensahkan revisi Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (PPP). Sehingga dianggap bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Baca Juga: Sekjen KLHK Paparkan Strategi Pembangunan Kalimantan Utara Berkelanjutan

"Seperti kita ketahui bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya dan hal itu tergambar dengan jelas dari reaksi yang timbul dari banyak komponen masyarakat. Karenanya bisa dikatakan bahwa pemerintah bersama DPR telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) dalam pembentukan UU tersebut," jelas Ruswadi.

"Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan cara-cata aktobatiknya terlihat pada proses revisi UU PPP yang prosesnya sangat cepat," tambahnya.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasdam XII/Tpr Ikuti Rakornis TMMD ke-115 TA 2022

Kamis, 29 September 2022 | 18:28 WIB

Penyaluran BLT BBM ke Masyarakat Harus Diawasi

Sabtu, 10 September 2022 | 13:37 WIB

Gema Keadilan DIY Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Rabu, 7 September 2022 | 19:38 WIB
X