Haruskah Pemerintah Merevisi PP 109 Tahun 2012?

- Kamis, 19 Januari 2023 | 12:47 WIB
Forum Dialog Kebijakan Upaya Membangun Kesepahaman Bersama Tentang Kebijakan Pertembakauan di Indonesia oleh PD FSP RTMM-SPSI DIY (Ibrahim Umar/PojokMalioboro.com)
Forum Dialog Kebijakan Upaya Membangun Kesepahaman Bersama Tentang Kebijakan Pertembakauan di Indonesia oleh PD FSP RTMM-SPSI DIY (Ibrahim Umar/PojokMalioboro.com)

POJOKMALIOBORO.com - Pada 3 November 2022 lalu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikan cukai hasil tembakau. Meskipun dipandang sebagai jalan tengah yang menguntungkan berbagai pihak, kebijakan ini menuai tidak sedikit kritikan dan perlawanan kelompok-kelompok yang berada disekitaran rantai pasok industri hasil tembakau (IHT).

Situasi semakin dipersulit ketika pemerintah mengeluarkan Keppres 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Melalui Keppres tersebut, peluang pemerintah merivisi PP nomor 109 tahun 2012 semakin terbuka lebar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pakta Konsumen, Ari Fatanen ikut bersuara pada forum dialog kebijakan upaya membangun kesepahaman bersama tentang kebijakan pertembakauan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY), Kamis 19 Januari 2023.

Baca Juga: Dukung Percepatan Digitalisasi Pasar, Disperindag Kabupaten Sleman Gelar Gempar Sleman

Pada kesempatan itu Ari menjelaskan kontribusi konsumen rokok terhadap negara, bahwa konsumen rokok di Indonesia berjumlah 69,1 juta perokok pada tahun 2021.

"Kontribusi nyata dengan membayar cukai, yang menyumbangkan ratusan triliyun rupiah, kurang lebih 10 persen dari total APBN," kata Ari.

Salah satu isu yang diperdebatkan kelompok kesejahteraan dan kesehatan ialah tuntutan revisi terhadap PP 109 tahun 2012 tentang bahan pengamanan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Baca Juga: Tekan Penyebaran Virus Lumpy Skin Disease, Pemkab Sleman Luncurkan Vaksinasi LSD bagi Hewan Ternak

"Pandangan tentang kebijakan terkait konsumen rokok, apakah tepat menurunkan pravelensi perokok anak dengan merevisi PP 109 tahun 2012," kata Ari.

Padahal menurut Ari, aturannya sudah sangat jelas mengenai ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas merokok untuk anak-anak dibawah umur 18 tahun, mulai dari menjual rokok untuk anak-anak, sampai pada promosinya tidak boleh terlihat.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Haruskah Pemerintah Merevisi PP 109 Tahun 2012?

Kamis, 19 Januari 2023 | 12:47 WIB

Resmikan Bank Sleman Syariah, Begini Harapan Kustini

Kamis, 12 Januari 2023 | 08:33 WIB
X