• Jumat, 28 Januari 2022

Batas Omzet UMKM Tak Kena Pajak Masih Bisa Dinaikkan, Ini Ketentuannya

- Jumat, 12 November 2021 | 07:25 WIB
Ilustrasi UMKM (pajak.com)
Ilustrasi UMKM (pajak.com)

POJOKMALIOBORO.com - Batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) masih bisa diubah. Syaratnya, ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP, batasan peredaran bruto sebesar Rp500 juta dapat dinaikkan ataupun diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Penyesuaian besarnya batasan peredaran bruto tidak dikenai PPh ditetapkan dengan PMK setelah dikonsultasikan dengan DPR RI," bunyi Pasal 7 ayat (3) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, dikutip Rabu 10 November 2021.

Baca Juga: PUBG: New State Sudah Bisa Didownload, Berikut Fitur dan Pembaruan yang Ditambahkan

Diperinci pada ayat penjelas dari Pasal 7 ayat (3), Menteri Keuangan perlu berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI sebelum menyesuaikan batasan peredaran bruto tidak kena pajak.

Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan atau menurunkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

Di antaranya, perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahun.

Baca Juga: Ini Dia Bocoran Squid Game Season 2 yang Akan Segera Digarap, Cekidot!

Seperti diketahui, batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM akan berlaku mulai tahun pajak 2022.

Sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU HPP, ketentuan UU PPh pada UU HPP berlaku mulai tahun pajak 2022.

Halaman:

Editor: Putri Susanti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pinjaman Online Resmi OJK Terus Berkurang, Ada Apa?

Kamis, 18 November 2021 | 08:02 WIB
X