Pemerintah Mulai Berlakukan Kebijakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

- Kamis, 20 Januari 2022 | 05:36 WIB
Pemerintah Mulai Berlakukan Kebijakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter (dok.Kemendag)
Pemerintah Mulai Berlakukan Kebijakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter (dok.Kemendag)

POJOKMALIOBORO.com - Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan minyak goreng Rp14.000 per liter, Rabu 19 Januari 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia.

"Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp14.000 per liter akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan," ujar Airlangga Hartarto, dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Rabu 19 Januari 2022.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil.

Baca Juga: Omicron Melonjak, Luhut Minta Perusahaan untuk WFH  

Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau yakni Rp14.000 per liter.

Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter dan 25 liter.

Baca Juga: Anak Yatim Korban Covid-19 di Sleman Terima Santunan

"Diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 7,6 triliun," kata Airlangga.

Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal satu bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

Halaman:

Editor: Putri Susanti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hadapi Perekonomian Tahun 2023, Begini Kata Menkeu

Rabu, 18 Januari 2023 | 07:40 WIB

Soda Pos Hadir Membantu UMKM Naik Kelas

Sabtu, 10 Desember 2022 | 09:27 WIB
X