• Selasa, 7 Desember 2021

Komisi IX: Puskesmas di Kaltim Minim Fasilitas

- Minggu, 10 Oktober 2021 | 16:00 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Kaltim beserta jajaran di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (8/10/2021) (Foto: dok.DPR RI)
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Kaltim beserta jajaran di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (8/10/2021) (Foto: dok.DPR RI)

SAMARINDA, pojokmalioboro.com - Komisi IX DPR RI mendapati informasi, dari 50 puskesmas yang ada di Kalimantan Timur, hanya 13 puskesmas yang memenuhi syarat. Padahal layanan kesehatan primer itu yang mampu meng-cover kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan, pedalaman dan pedesaan.

Ini menjadi persoalan sektor kesehatan yang mendasar di Kaltim. Sejalan dengan transformasi kesehatan nasional yang digagas Kementerian Kesehatan, maka membenahi puskesmas harus menjadi konsentrasi di hulu.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, puskesmas harus diperkuat dan diperbaiki mulai dari sumber daya manusianya dan pelayanan kesehatannya, karena pelayanan kesehatan yang paling awal dan paling dekat dengan masyarakat adalah puskesmas.

Baca Juga: Ancaman di Perairan Maluku Cukup Tinggi, Perlu Penambahan Infrastuktur Keamanan

Edy menegaskan, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kaltim, jika ingin pelayanan kesehatannya bagus.

“Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Kaltim, dalam hal ini pelayanan puskesmas harus dibenahi dan fasilitasnya di penuhi. Saya berharap Kemenkes untuk menambah anggaran bagi puskesmas. Untuk nakesnya kan masih banyak yang belum ASN dan tidak mempunyai status kepegawaian yang jelas, saya berharap diusulkan untuk menjadi PPPK agar mempunyai status yang jelas,” harap Edy saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Kaltim beserta jajaran di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (8/10/2021).

Di sisi lain, terkait dengan insentif nakes, politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, keluhan pemerintah Kaltim soal insentif untuk penjaga kamar mayat dan petugas kebersihan limbah Covid-19 berasal dari pemerintah pusat tidak ada aturannya mengenai insentif itu.

Baca Juga: Gus Jazil Minta Santri Lebih Melek Digital, Sains, dan Teknologi

“Di sini, jika pemerintah provinsi mampu tentunya ditanggung oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah III tersebut.

Sementara untuk vaksin Covid-19, diakui Edy, stok nasionalnya memang terbatas. Maka menurutnya ini harus menjadi perhatian Kemenkes.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hari Ini, Covid-19 di DIY Bertambah 31 Kasus

Kamis, 18 November 2021 | 18:07 WIB

Hari Ini, Covid-19 di DIY Bertambah 37 Kasus

Selasa, 16 November 2021 | 16:39 WIB

Hari Ini, Covid-19 di DIY Bertambah 10 Kasus

Senin, 15 November 2021 | 17:00 WIB

Hari Ini, Covid-19 di DIY Bertambah 16 Kasus

Minggu, 14 November 2021 | 16:40 WIB
X