• Kamis, 6 Oktober 2022

Kajian Pembatasan Kuota Pengunjung TN Komodo Demi Kelestarian Satwa Komodo

- Senin, 27 Juni 2022 | 18:22 WIB
Kajian Pembatasan Kuota Pengunjung TN Komodo Demi Kelestarian Satwa Komodo (Humas KLHK)
Kajian Pembatasan Kuota Pengunjung TN Komodo Demi Kelestarian Satwa Komodo (Humas KLHK)

Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Mulai Sosialisasikan Pembelian Migor Menggunakan PeduliLindungi, Ini Kata Anggota DPRD

"Penerapan kebijakan kuota pengunjung dengan sistem digitalisasi/elektronik tersebut tentunya tidak akan mengurangi akses maupun peluang pendapatan masyarakat setempat dari berbagai aktifitas wisata alam di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo. Dengan pengelolaan tersebut diharapkan kegiatan wisata tetap berjalan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapatkan multiplier effect berupa pendapatan, dan kelestarian satwa dan habitat komodo tetap terjaga," ujar Wakil Menteri LHK.

Namun demikian dirinya juga menegaskan penerapan hal-hal tersebut di atas memerlukan tahapan-tahapan sosialisasi dan uji coba yang prosesnya akan disusun bersama para pihak dengan dikoordinir Ditjen KSDAE dalam hal ini Balai TN Komodo dan Pemerintah Provinsi NTT.

Selaras dengan hal itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pelaksanaan pembatasan pengunjung dengan sistem digitalisasi manajemen pengunjung dengan mengimplementasikan program Experimentalist Valuing Environment (EVE). Melalui program EVE, biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung tidak hanya diperuntukkan untuk biaya perjalanan dan biaya-biaya lainnya di Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo (transportasi darat/bandara/pelabuhan), namun juga dapat berkontribusi dalam upaya konservasi/pelestarian komodo serta pemberdayan masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo.

Baca Juga: Sampaikan Lima Visi Keumatan di Tengah Krisis, Anis Matta: Presiden Ukraina Contoh Pemimpin Bodoh

“Yang paling penting adalah komodo kita harus lestarikan bersama semua habitat yang ada di Pulau Komodo disitu ada burung kakak tua, kelelawar dan sebagainya, hutan dan lingkungan lautnya juga kita harus lestarikan bersama semua yang ada di sana, kami serahkan kepada ahlinya, dari kesimpulan kajian yang ada itulah kita ambil untuk kita gunakan (sebagai kebijakan) yang secepat-cepatnya dan seadil-adilnya,” ujar Wakil Gubernur NTT.

Taman Nasional Komodo merupakan salah satu kawasan konservasi yang termasuk dalam Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo bersama 4 DPSP lainnya yaitu Borobudur, Mandalika, Danau Toba dan Likupang. Penetapan DPSP Labuan Bajo-Flores tidak terlepas dari keberadaan satwa komodo di Taman Nasional Komodo yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya manca negara.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring intensif pada populasi biawak komodo di TN komodo oleh para ranger Balai TN Komodo dan peneliti dari Yayasan Komodo Survival Program (KSP) trend dugaan populasi biawak komodo di TN Komodo selama 4 tahun terakhir dalam keadaan stabil dengan kecenderungan sedikit peningkatan.

Baca Juga: 24 Tim Ikuti Weka Tournament Mobile Legend Bang Bang

Dalam pemanfaatan kawasan khususnya wisata alam secara lestari/berkelanjutan, Balai TN Komodo selaku pemangku kawasan telah melakukan berbagai hal, antara lain peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan biawak komodo bersama Yayasan KSP, manajemen perairan bersama mitra, pemantauan sarang bertelur penyu dan kalong, patroli pengamanan, pembentukan Masyarakat Peduli Api, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.

Turut hadir dalam konferensi pers bertajuk “Pemaparan Hasil kajian Pembatasan Pengunjung di Pulau Padar dan Pulau Komodo Taman Nasional Komodo”, yaitu Sekretaris Jenderal KLHK, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi KLHK, dan Kepala Balai Taman Nasional Komodo. (*)

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Sumber: Humas KLHK

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kerja Bersama Restorasi Kawasan Pesisir Selatan DIY

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:20 WIB
X