• Kamis, 8 Desember 2022

Sinergitas Para Pihak Sukseskan Tata Kelola dan Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 10:20 WIB
Sinergitas Para Pihak Sukseskan Tata Kelola dan Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional (dok.KLHK)
Sinergitas Para Pihak Sukseskan Tata Kelola dan Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional (dok.KLHK)

Ayu pun menjelaskan upaya rehabilitasi mangrove juga turut membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, Ia menyebutkan BRGM bersama KLHK telah melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) seluas 34.911 hektare di 32 provinsi dengan sumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kegiatan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove selain memperbaiki kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka panjang tapi juga sudah terbukti secara langsung mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove.

Baca Juga: Subardi: Jepang Bangun Iklim Industri Berbasis Kekuatan Riset

Selain itu, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko mengatakan bahwa rehabilitasi mangrove didorong karena ekosistem mangrove memiliki multi manfaat. Peran penting mangrove berwujud dalam jasa ekosistem untuk perlindungan dari abrasi, kenaikan air laut, angin kencang dan tsunami, kepentingan rekreasi, menyediakan berbagai hasil hutan, dan mendukung produksi perikanan laut.

“Nilai total ekonomi mangrove Indonesia diperkirakan sebesar USD 1,5 Milyar per tahun,” ujarnya.

Satyawan juga menunjukkan luas potensi habitat mangrove pada Peta Mangrove Nasional 2021, yaitu habitat-habitat yang dulu merupakan mangrove yang bagus, namun sekarang telah berubah menjadi bukan mangrove yang didominasi oleh tambak. Analisis lebih lanjut menunjukkan sebagian besar deforestasi terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL) yang belum secara kuat terlindungi oleh regulasi yang ada.

Baca Juga: Kominfo Buka Akses 5 PSE, Salah Satunya Paypal

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KLHK telah menyiapkan instrumen regulasi setingkat peraturan pemerintah. Peraturan ini penting untuk melindungi dan mengatur mangrove di dalam maupun di luar kawasan hutan, mengatur pengelolaan mangrove yang bersifat lintas kementerian, akomodasi kepentingan pusat dan daerah, dan mengoptimalkan peran stakeholder termasuk kelompok masyarakat, LSM dan sektor privat, serta mengatur mekanisme insentif-disinsentif," katanya.

Lebih lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini akan mempertegas fungsi penting ekosistem mangrove dan upaya pengelolaannya pada Kawasan lindung dan Kawasan budidaya," tambahnya.

Dengan pertimbangan luasnya habitat mangrove yang telah berubah menjadi non mangrove, maka program percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu ha yang dicanangkan Presiden menjadi sangat penting. Semua pihak harus saling berkordinasi, terintegrasi, bersinergi dan menyinkronkan arah kerjanya demi mengembalikan keutuhan mangrove Indonesia. *

Baca Juga: Kurangi Volume TPA Piyungan, Sulap Sampah Organik Jadi Pakan Ternak

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kerja Bersama Restorasi Kawasan Pesisir Selatan DIY

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:20 WIB
X