• Kamis, 6 Oktober 2022

Indonesia – Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Bilateral Perubahan Iklim

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 20:20 WIB
Indonesia – Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Bilateral Perubahan Iklim (Humas KLHK)
Indonesia – Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Bilateral Perubahan Iklim (Humas KLHK)

POJOKMALIOBORO.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah lama berbagi pandangan, dalam mencapai tujuan agenda iklim global yaitu menahan kenaikan suhu global. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai aksi iklim secara sistematis berdasarkan konvensi internasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Siti dalam sambutannya pada pertemuan Gugus Tugas 2, Kelompok Kerja Perubahan Iklim mengenai Natural Capital and Ecosystem Services: FOLU, Mangroves, and Ocean, secara hybrid pada Rabu malam 3 Agustus 2022. Tim Amerika Serikat (AS) yang hadir dipimpin oleh Robert Blake selaku Advisor to the US SPEC John Kerry. Sedangkan delegasi AS terdiri dari Toby Hedger, Department of State - OES/EGC; Daniel Kandy, Department of State - OES/EGC; Stephanie Mann - United States Forest Service (USFS); Lauren Wenzel - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Marine Protected Areas Center; Gabrielle Johnson - NOAA MPA International Capacity Building; Heather Coll - NOAA Senior International Affairs Specialist for East and Southeast Asia; Alec Shub - NOAA representative; Lisa Vaughan - NOAA representative; Nick Austin, Department of State; dan Mark Newton, USAID.

Sementara Menteri Siti didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Ruandha A. Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro, dan dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Baca Juga: Pemkot Yogyakarta bersama 22 LBH Terakreditasi Beri Pendampingan Hukum untuk Warga Miskin

Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan langkah-langkah perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia telah dirancang dan dilaksanakan selama lebih dari tujuh tahun terhitung sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, semakin menunjukkan perubahan yang signifikan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Yang terkini, dalam upaya memenuhi komitmen Paris Agreement, Indonesia meluncurkan apa yang disebut “Indonesia's FOLU Net Sink 2030”. Sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui pengurangan emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan, dimana tingkat penyerapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Dalam rangka operasionalisasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia, telah disusun Rencana Operasional yang rinci dan menjadi dasar pelaksanaan langkah-langkah penurunan emisi GRK. Selanjutnya, dituangkan dalam pedoman kerja atau manual yang sistematis dalam penanganan setiap kegiatan pemanfaatan hutan dan lahan; seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove. Pemerintah Indonesia juga tengah menyusun rencana operasional pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.

Baca Juga: Resmi Dilantik, HPN Kota Yogyakarta Konsen Pada Kemajuan UMKM

“FOLU Net Sink 2030 Indonesia menunjukkan ambisi iklim kita melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Ini memberikan target pembangunan yang terfokus dan terukur, dimana untuk pertama kalinya semua program kegiatan memiliki satuan ukuran yang sama, yaitu setara CO2,” terang Menteri Siti.

Menteri Siti mengatakan, Pemerintah Indonesia juga fokus pada potensi penghasil karbon lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan terestrial, yaitu dari sektor pesisir dan ekosistem laut, atau karbon biru (blue carbon). Pengembangan karbon biru sangat penting dan memiliki potensi yang signifikan di Indonesia, khususnya ekosistem mangrove. Pengelolaan karbon biru yang lebih baik akan membawa banyak manfaat, antara lain peningkatan nilainya, di mana Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk mengaturnya.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Sumber: Humas KLHK

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kerja Bersama Restorasi Kawasan Pesisir Selatan DIY

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:20 WIB
X