• Kamis, 8 Desember 2022

Perhutanan Sosial Turut Pulihkan Ekonomi Rakyat Saat Pandemi

- Kamis, 29 September 2022 | 18:50 WIB
Perhutanan Sosial Turut Pulihkan Ekonomi Rakyat Saat Pandemi (Dok. KLHK)
Perhutanan Sosial Turut Pulihkan Ekonomi Rakyat Saat Pandemi (Dok. KLHK)

POJOKMALIOBORO.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan dari salah satu media nasional di Jakarta (28/9/2022), sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras para pihak yang telah bekerja keras memulihkan Indonesia dari berbagai krisis saat pandemi Covid-19 melanda dua tahun terakhir.

Menteri Siti Saat menerima penghargaan, menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh insan pers, sebagai pengakuan publik atas kinerja pemerintah.

Secara singkat, Menteri Siti menegaskan bahwa gagasan Perhutanan Sosial, secara murni berasal dari Bapak Presiden Joko Widodo. Secara prinsip, Perhutanan Sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.

Baca Juga: Kasdam XII/Tpr Ikuti Rakornis TMMD ke-115 TA 2022

“Apa yang penting disitu, konsepnya adalah akses kelola hutan yang tepat dan pas, jadi rakyat tidak pernah ragu lagi,” terang Menteri Siti.

Menteri Siti menambahkan, bahwa pihaknya tidak hanya memberikan akses kelola kawasan hutan saja, namun juga memberikan kesempatan berusaha dengan memberikan pendampingan dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di masyarakat desa hutan.

Data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, menerangkan bahwa hingga saat ini, telah diberikan akses kelola hutan kepada 1.115.678 penerima SK Perhutanan Sosial dengan total luas kawasan hutan sebesar 5.077.087 Hektare (Ha).

Baca Juga: Jadi Agenda Politik, Partai Gelora Dorong Pemerintah Gratiskan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia

KUPS yang telah terbentuk hingga saat ini mencapai 9.926 kelompok dengan berbagai jenis usaha. Nilai transaksi ekonomi nasional pada tahun 2022 saja diperkirakan mencapai lebih dari 6,6 milyar rupiah. Tahun 2021 (10,1 milyar rupiah), 2020 (24,1 milyar rupiah), 2019 (16,2 milyar rupiah), 2018 (3,6 milyar rupiah), 2017, (6,6 milyar rupiah).

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) menunjukkan bahwa telah terdapat potensi kawasan hutan yang dapat dijadikan Perhutanan Sosial seluas 14.061.562 Ha. Pemerintah tengah mempercepat kinerja untuk mencapai target Perhutanan Sosial dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial dan bekerja menjemput bola ke tingkat tapak.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Sumber: Humas KLHK

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kerja Bersama Restorasi Kawasan Pesisir Selatan DIY

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:20 WIB
X