• Jumat, 28 Januari 2022

Catatan Ketua MPR RI, Merawat Kredibilitas Pinjol Untuk Melindungi Nasabah

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 18:51 WIB
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/ Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka  (Foto: dok.MPR RI)
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/ Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka (Foto: dok.MPR RI)

JASA pembiayaan dengan mekanisme pinjaman online (Pinjol) yang prosesnya relatif mudah sudah mendapat respons positif dari masyarakat. Tantangannya adalah menjaga kredibilitas jasa Pinjol, karena reputasi jasa pembiayaan baru ini terus dirongrong oleh pelaku tindak kriminal yang juga menawarkan jasa Pinjol. Dengan merawat kredbilitas Pinjol, nasabah akan terlindungi.

Dalam konteks perlindungan nasabah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) serta institusi terkait lain hendaknya semakin gencar mengedukasi masyarakat luas agar setiap orang mampu memilah dan membedakan Pinjol legal dan Pinjol Ilegal. Perlu digelar program edukasi atau kampanye yang masif dengan menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi pasar Pinjol.

Karena penawaran jasa Pinjol langsung menyasar setiap orang, baik saat di rumah atau di ruang publik, cukup relevan jika program edukasi dan kampanye itu digelar di pemukiman penduduk dengan melibatkan rukun tetangga/rukun warga (RT/RW). Pendekatan langsung seperti ini sangat penting, karena pelaku tindak kriminal yang mengoperasikan jasa Pinjol ilegal biasanya menyasar kelompok-kelompok masyarakat dengan literasi jasa keuangan atau literasi jasa pembiayaan yang minim.

Baca Juga: Puluhan Pemuda di Garut Terpapar Radikalisme, Ketua DPD RI: Kedepankan Pendekatan Humanis

Apalagi, hingga hari-hari ini pun, berbagai kalangan masih menerima penawaran dari sejumlah Pinjol ilegal melalui pesan singkat di smartphone masing-masing. Banyak kasus dari mereka yang sempat memanfaatkan jasa Pinjol ilegal itu merasa terjebak, dan kemudian dibuat resah karena tak jarang menerima perlakuan tak senonoh, termasuk diancam atau diintimidasi.

Pasar untuk jasa pembiayaan dengan mekanisme Pinjol akan terus membesar. Data Agustus 2021 yang dipublikasikan SWI melaporkan bahwa tidak kurang dari 64,8 juta orang Indonesia sudah meminjam uang ke Pinjol, dengan total dana pinjaman mencapai Rp 221,56 triliun oleh 121 Pinjol legal di dalam negeri. Memperkuat kecenderungan itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga melaporkan bahwa dalam periode Januari – April 2021, penyedia Pinjol mencairkan sedikitnya Rp 12 triliun nilai pinjaman per bulan.

Dengan skala yang terus membesar seperti itu, aspek kehati-hatian (prudent) pada jasa Pinjol tentunya perlu dikedepankan. Mengedepankan kehati-hatian tidak bertujuan merubah mekanisme Pinjol menjadi rumit atau bertele-tele. Mengedepankan kehati-hatian bertujuan menjaga reputasi dan kredibilitas penyedia Pinjol, sekaligus melindungi nasabah.

Baca Juga: BSU Login Kemnaker.go.id, Ini Cara Mengecek Dapat Bantuan Subsidi Upah

Maka, sangat ideal jika semua penyedia Pinjol legal mulai semakin pro aktif memperkenalkan institusinya kepada masyarakat. Berikan kemudahan dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenal semua penyedia jasa Pinjol legal. Bekerja sama dengan pers, juru bicara asosiasi Pinjol legal pun sepatutnya aktif membangun komunikasi dengan publik.

Selain itu, oleh karena kemunculan Pinjol ilegal tetap marak, sensitivitas asosiasi perlu ditingkatkan agar mampu responsif terhadap sepak terjang Pinjol ilegal. Segera berkoordinasi dengan OJK dan SWI, agar Pinjol ilegal bisa segera ditindak oleh penegak hukum. Dengan pendekatan yang dinamis seperti itu, kredibilitas Pinjol legal akan selalu terjaga dan masyarakat yang berniat menjadi nasabah Pinjol pun terlindungi.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Omicron Melonjak, Luhut Minta Perusahaan untuk WFH  

Senin, 17 Januari 2022 | 09:48 WIB

Gus Muhaimin: Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

Rabu, 12 Januari 2022 | 08:06 WIB
X