APBN Dipakai untuk Kereta Cepat, Ini Kata Sri Mulyani

POJOKMALIOBORO.com - Pemerintah Pusat tetap memakai uang APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung, meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan, pemerintah tetap akan mencairkan duit APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar Rp 4,3 triliun. 

Pasalnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Baca Juga: Batas Omzet UMKM Tak Kena Pajak Masih Bisa Dinaikkan, Ini Ketentuannya

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh melampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah. 

"Ini proyek KCJB yang business to business (B to B). Makanya, pemerintah memasukkan Rp 4,3 triliun dalam rangka memenuhi base equity (setoran saham) penyelesaian kereta api cepat Jakarta Bandung," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu 10 November 2021.

Baca Juga: Ini Dia Bocoran Squid Game Season 2 yang Akan Segera Digarap, Cekidot!

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, suntikan modal untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu masuk dalam suntikan modal untuk PT KAI sebesar Rp 6,9 triliun tahun 2021.

Semula, PMN untuk KAI tidak tercantum dalam UU APBN tahun 2021. Oleh karena itu, PMN akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021.

Bersama KAI, pemerintah juga akan menyuntik Waskita Karya senilai Rp 7,9 triliun yang semula anggarannya tidak ada dalam APBN.

Baca Juga: Pebalap Mario Aji Bakal Balap Semusim Penuh di GP Moto3 2022, Tunggu Aksinya!

"Jadi PT Kereta Api yang dapatkan PMN Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodetabek yang alami cost overrun Rp 2,6 triliun, dan Kereta Cepat Jakarta Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp 4,3 triliun," beber Sri Mulyani.

Alasan Harus Pakai APBN

Sri Mulyani mengatakan, tanpa tambahan dana dari APBN, pinjaman China untuk perusahaan konsorsium Kereta Cepat Jakarta Bandung sulit dicairkan dari China.