• Sabtu, 21 Mei 2022

Tidak Tepat Sasaran, 895 Calon Penerima Bansos di Yogyakarta Dicoret

- Selasa, 23 November 2021 | 19:20 WIB
Ilustrasi dana bansos (Pixabay/EmAji)
Ilustrasi dana bansos (Pixabay/EmAji)

POJOKMALIOBORO.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan pencoretan terhadap 895 calon penerima bantuan sosial (bansos). Pencoretan dilakukan karena dinilai tidak layak mendapatkan bansos.

Pemkot Yogyakarta sebelumnya telah melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bansos. Hasilnya, sebanyak 895 data calon penerima bansos dianggap tidak layak dan langsung dilakukan pencoretan.

Plt Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Bandro Budi Nugroho menyebut, verifikasi ini untuk memastikan bahwa penerima bantuan tepat sasaran.

Baca Juga: Simak Perjalanan Kisah Cinta Park Shin Hye dan Choi Tae Joon, dari Bertemu hingga Melangsungkan Pernikahan

Serta dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Dindukcapil Kota Yogyakarta. Data dari SIAK tersebut, nantinya akan dibandingkan dengan data dari Pemerintah Pusat untuk mengetahui data penerima.

"Kemarin itu akan disebarkan rencana sebanyak 9.020 KKS sebagai penerima bantuan sembako dari pusat. Sebelum disalurkan itu kita sandingkan dengan SIAK dan hilang sekian jadi tinggal 8.125. Itu sebagian nanti akan kita verifikasi di lapangan juga sehingga datanya valid dan menyasar yang butuh," jelas Budi, Senin 22 November 2021.

Budi mengatakan, verifikasi dilakukan dengan memasukkan NIK penerima. Dari situ petugas akan mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan data lainnya dari calon penerima bansos di Kota Yogyakarta.

Baca Juga: Menkeu Sebut Serapan Anggaran di DIY Tertinggi se-Indonesia

Nantinya saat ditemukan informasi penerima yang sekiranya tidak layak, maka petugas akan langsung menghapus dari daftar calon penerima bansos. Namun, pihaknya mengakui bahwa hal itu masih kurang optimal.

"Caranya kita sandingkan langsung, jadi di komputer itu akan langsung tertera data pekerjaan penerima dan lain sebagainya. Jadi kalau muncul seperti itu langsung kita hapus saja. Tapi kan tidak langsung beres 100 persen, makanya kita harus verifikasi lagi di lapangan," jelasnya.

Halaman:

Editor: Putri Susanti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Kembali Lanjutkan Kebijakan PPKM

Selasa, 10 Mei 2022 | 09:32 WIB

FBI Soroti Kinerja Menteri di Era Jokowi

Sabtu, 9 April 2022 | 21:11 WIB
X