POJOKMALIOBORO.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 di seluruh Tanah Air, termasuk vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi bagi anak sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pendidikan tatap muka (PTM).
"Dosis pertama untuk anak-anak, dosis di Jawa-Bali sudah mencapai 36 persen. Dari pencapaian tersebut pemerintah masih belum puas dan kita ingin mendorong lagi agar jumlah vaksinasi anak-anak terus meningkat," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PP yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Senin 10 Desember 2022 di Kantor Presiden, Jakarta.
Menko Marves menyampaikan, cakupan vaksinasi di wilayah Jawa-Bali terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras jajaran pemerintah yang didukung oleh TNI dan Polri.
Baca Juga: BPOM Menerbitkan Izin Penggunaan Darurat Lima Vaksin sebagai Booster
"Capaian dosis 1-2 vaksinasi di wilayah Jawa-Bali terus meningkat. Ini kerja keras Menteri Kesehatan dengan TNI-Polri," ujar Luhut.
Dia menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi, terutama di kabupaten/kota dengan capaian vaksinasi dosis pertama yang masih di bawah 50 persen. Lanjutnya, saat ini terdapat dua kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali dengan capaian dosis pertama masih di bawah 50 persen.
"Kabupaten/kota dengan vaksinasi dosis pertama, umum dan lansia, yang berada masih di bawah 50 persen menjadi prioritas dan pengawasan percepatan vaksinasi, seperti wilayah Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, dan lain-lain," terangnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Pandemi Tak Hentikan Upaya Peningkatan Taraf Hidup Rakyat
Luhut juga menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan mitigasi menghadapi potensi lonjakan kasus varian Omicron.
"Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah persiapan dengan meminta kepada seluruh daerah agar sedini mungkin mempersiapkan fasilitas rumah sakit dan isolasi terpusat untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Publik yang Lambat dan Berbelit
Dinilai Tidak Lagi Efisien, Menteri Sosial Hapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
Presiden Jokowi Resmi Perpanjang Status Pandemi Covid-19 di Indonesia
Terkait Posisi Wakil Menteri, Ini Penjelasan Mensesneg
Joki Karantina Bahayakan Keselamatan Masyarakat, Puan Minta Pengawasan Diperketat