Bukhori Imbau Pemerintah Menjaga Hubungan Baik dengan PP Muhammadiyah

POJOKMALIOBORO.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengimbau kepada pemerintah agar menjaga hubungan baik dengan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden tidak diundangnya PP Muhammadiyah dalam Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah oleh Kementerian Agama. 

"Pemerintah sepatutnya memperbaiki hubungan dengan seluruh elemen anak bangsa, terutama dengan PP Muhammadiyah terkait dengan insiden tidak diundangnya pihak terkait saat penetapan awal Ramadan. Kami percaya Kemenag mengetahui secara persis cara menjaga hubungan baik dan melakukan islah dengan PP Muhammadiyah," ujar Bukhori di Jakarta, Rabu 6 April 2022.

Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini juga menyayangkan kesalahan prosedur komunikasi yang menyebabkan tidak tersampaikannya itikad baik Kementerian Agama melibatkan perwakilan resmi PP Muhammadiyah dalam Sidang Isbat penetapan awal Ramadan.

Baca Juga: Anis Matta : Krisis Menuntut Lahirnya Kepemimpinan Baru

Ia menambahkan, selain memunculkan prasangka di tengah umat Islam, tidak diundangnya PP Muhammadiyah oleh Kementerian Agama juga menyalahi fatwa MUI terkait penetapan awal Ramadan.

Merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah disebutkan dalam butir ketiga bahwa dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait.

"Perlu ada evaluasi terkait dengan tata kelola hubungan antar lembaga/organisasi. Kementerian Agama sebagai representasi dari negara perlu menempatkan dirinya sebagai orang tua bijaksana yang mengayomi, merangkul, dan melindungi seluruh elemen umat Islam di Indonesia," terang Bukhori.

Baca Juga: Aksi Klitih Tewaskan Pelajar Muhammadiyah, Ketua Umum PP IPM Minta Aparat Bertindak Tegas

"Segala bentuk kesalahpahaman mesti segera diselesaikan melalui klarifikasi dan silaturahmi supaya polemik tidak berlangsung berlarut-larut, dan umat senantiasa diselimuti rasa sejuk dalam menjalani kehidupan beragama dan bernegara," imbuh politisi PKS ini.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mut’i, memberikan klarifikasi terkait tidak diundangnya PP Muhammadiyah dalam Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1443 H oleh Kementerian Agama.

Dia mengaku pihaknya belum menerima surat undangan dari Kementerian Agama untuk menghadiri sidang isbat. Ia menegaskan, pihak yang diklaim oleh Kementerian Agama sebagai perwakilan Muhammadiyah bukanlah utusan resmi Muhammadiyah lantaran tidak membawa mandat resmi dari organisasi. *

Baca Juga: JPW Beberkan Kasus Dugaan Klitih Sepanjang Januari hingga April 2022 di DIY

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari PojokMalioboro.com. Mari bergabung di Grup Telegram "News Room PojokMalioboro.com", caranya klik link https://t.me/newsroom_pojokmalioboro, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel