• Sabtu, 21 Mei 2022

Kemendagri Terbitkan Surat Edaran, 50 Persen ASN Boleh WFH

- Senin, 9 Mei 2022 | 10:24 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (dok.Setkab)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (dok.Setkab)

POJOKMALIOBORO.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/2420/SJ tertanggal 8 Mei 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Selama Masa Arus Balik Idul Fitri 1443 Hijriah.

SE ini ditujukan kepada semua pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Menetapkan 50 persen ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (working from home/WFH) dan 50 persen melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (working from office/WFO) mulai tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2022,” demikian bunyi poin 1 huruf a dalam SE Nomor 440/2420/SJ tanggal 8 Mei 2022 sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri, Senin 9 Mei 2022.

Baca Juga: GP Ansor DIY Desak Polisi Tindak Tegas Penyebar Hoax Menteri Agama Batalkan Haji

SE yang diteken Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu menekankan agar pelaksanaan WFH tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Semua ASN yang melaksanakan WFH juga diminta untuk mengisi daftar presensi melalui Mobile Simpeg dan menyampaikan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi Sikerja.

“Bagi ASN yang sedang mudik/cuti atau tidak berada di posisi koordinat rumah tinggal terdaftar, maka dapat menginformasikan kepada pengelola kepegawaian masing-masing,” demikian bunyi poin berikutnya dalam SE.

Baca Juga: Forpi Kota Yogyakarta Akan Lakukan Pantauan pada Hari Pertama Kerja ASN Besok, Pastikan Tidak ada yang Bolos

Sementara itu, pelaksanaan WFO diprioritaskan bagi ASN yang telah mendapatkan booster vaksin Covid-19.

Pelaksanaan WFO juga harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2021 dan SE Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Kembali Lanjutkan Kebijakan PPKM

Selasa, 10 Mei 2022 | 09:32 WIB

FBI Soroti Kinerja Menteri di Era Jokowi

Sabtu, 9 April 2022 | 21:11 WIB
X