• Rabu, 7 Desember 2022

Bukhori Dorong Pemerintah Indonesia Desak Singapura Cabut Tuduhan Ekstremisme terhadap UAS

- Kamis, 19 Mei 2022 | 17:01 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori (Foto: dok.DPR RI)
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori (Foto: dok.DPR RI)

POJOKMALIOBORO.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengaku prihatin dengan insiden penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh Pemerintah Singapura. “Secara prinsip kami dapat menghormati hak otoritas Singapura untuk menerima atau melarang kedatangan warga negara asing yang memasuki wilayah kedaulatannya,” ucapnya di Jakarta, Rabu 18 Mei 2022.

Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, kendati Pemerintah Singapura pada akhirnya bersedia memberikan klarifikasi, namun pertimbangan otoritas Singapura melarang UAS masuk dengan alasan bahwa yang bersangkutan dianggap sebagai penceramah yang menyebarkan ajaran ekstremis dan bersifat segregasi patut disesalkan.

“Kami menganggap pernyataan tersebut sebagai tuduhan yang serius dan sensitif bagi umat Islam. Padahal, UAS dikenal sebagai cendekiawan muslim yang memiliki pengaruh besar dan dihormati karena ceramahnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan kawasan. Reputasinya sebagai ulama yang bersikap positif sekaligus intelektual yang memiliki sumbangsih terhadap dakwah Islam dan penyelesaian problematika umat Islam juga telah diakui oleh Malaysia dan Brunei Darussalam,” jelasnya.

Baca Juga: Menteri LHK Gelar Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir IKN

Untuk diketahui, International Islamic University College Selangor Malaysia menganugerahkan gelar kehormatan (Honoris Causa) kepada UAS pada 24 Januari 2022. Gelar tersebut diberikan karena UAS dinilai memiliki peranan terhadap bidang dakwah Islam dan ceramahnya dianggap tidak pernah menimbulkan kontroversi. Namun sebaliknya, menurut lembaga tersebut, ceramah UAS dinilai mengandung seruan untuk persahabatan serumpun antara kedua negara dimana Islam sebagai pemersatunya.

Sebelumnya, UAS juga diketahui pernah mendapat gelar Profesor Tamu di Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam pada Januari 2020. Gelar tersebut diberikan lantaran UAS dianggap sukses menjadi pendakwah yang produktif menerbitkan buku yang memberikan pencerahan atas persoalan umat Islam.

Lebih lanjut, Anggota DPR yang mengurus bidang agama ini menengarai persepsi Pemerintah Singapura terhadap UAS tidak lepas dari pengaruh cap radikal yang kerap dialamatkan kepadanya oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di dalam negeri. Kendati cap tersebut berulang kali telah terbantahkan, menurutnya, kejadian ini semestinya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk segera menyusun produk hukum yang memberikan perlindungan bagi tokoh agama dari segala bentuk fitnah keji, ancaman, bahkan serangan fisik dan psikis yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: Presiden Jokowi Setujui Kenaikan Tarif Listrik

“Reproduksi narasi radikalisme berbasis agama yang dilakukan secara serampangan dengan tujuan untuk menyerang sesama anak bangsa harus segera dihentikan. Selain memunculkan stigma negatif terhadap Islam dan kecurigaan antar umat beragama, narasi ini juga terbukti mempengaruhi cara pandang dunia terhadap masyarakat kita,” terangnya.

Oleh sebab itu, demikian Bukhori menambahkan, sejak tahun 2019 Fraksi PKS telah mengusulkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama sebagai ikhtiar untuk melindungi fisik, psikis, harkat dan martabat tokoh agama dari berbagai hal yang berpotensi mengancam diri, termasuk stigma yang menyudutkan mereka, ungkapnya.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resmi Ditutup, Ini Hasil Presidensi G20

Kamis, 17 November 2022 | 11:34 WIB

Presiden Jokowi Resmi Membuka KTT G20 di Bali

Selasa, 15 November 2022 | 11:13 WIB

Soal Rezimentasi Agama, Begini Pandangan Muhammadiyah

Selasa, 8 November 2022 | 11:03 WIB
X