• Minggu, 14 Agustus 2022

DPR Minta BPK dan KPK Awasi Proses Pembelian Saham Telkomsel ke PT GoTo

- Senin, 27 Juni 2022 | 08:55 WIB
Telkomsel (Ist)
Telkomsel (Ist)

POJOKMALIOBORO.com - Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberasantan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses investasi pembelian saham BUMN Telkomsel ke PT GoTo. Sebab, menurutnya, diduga ada ketidakwajaran proses dan penilaian pada investasi di anak perusahaan PT Telkom tersebut.

BPK dalam kaitannya dengan audit terhadap dugaan terjadinya kerugian keuangan negara. KPK berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan penindakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelas Vera, Senin 27 Juni 2022 mengutip laman resmi DPR RI.

Salah satu aturan yang sangat berpotensi dilanggar adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam Pasal 1 ayat 1 di peraturan disebutkan bahwa salah satu yang dimaksud ‘Afiliasi’ adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical.

Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Mulai Sosialisasikan Pembelian Migor Menggunakan PeduliLindungi, Ini Kata Anggota DPRD

Di sisi lain, dalam ayat 2 disebutkan Benturan Kepentingan yang dimaksud adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

“Ketika dikaitkan dengan posisi Menteri BUMN dan kakaknya yang sekaligus merupakan Presiden Komisaris dan pemegang saham GoTo, ada hubungan kekeluargaan yang berpotensi masalah nepotisme,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.

Karena itu, hal yang perlu dipertanyakan OJK adalah proses dan penilaian kewajaran investasi itu apakah sesuai aturan POJK atau tidak. Menurutnya, harus ada lembaga independen untuk menentukan nilai transaksi wajarnya.

Baca Juga: Sampaikan Lima Visi Keumatan di Tengah Krisis, Anis Matta: Presiden Ukraina Contoh Pemimpin Bodoh

“Harus pula diumumkan dalam keterbukaan informasi, Karena proses investasi itu menimbulkan problematika hukum tersendiri,” tegasnya.

Selain itu, KPK, seharusnya juga bisa mengusut dugaan tindak pidana nepotisme dalam kasus itu, selain tindak pidana korupsinya. Sebab, terdapat norma dalam UU Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur penyelenggara negara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lima Kementerian Kolaborasi Mencapai Target NDC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:58 WIB

REC, Inovasi Produk Hijau PLN yang Kini Diminati

Kamis, 4 Agustus 2022 | 10:24 WIB

Kominfo Buka Akses 5 PSE, Salah Satunya Paypal

Rabu, 3 Agustus 2022 | 10:11 WIB

Resmi Diluncurkan, Begini Format Baru NPWP

Jumat, 22 Juli 2022 | 11:01 WIB
X