• Kamis, 6 Oktober 2022

Pertamina Diminta Tak Lagi Bisnis Pertalite, Serahkan ke Swasta agar Bisa Harga Murah

- Kamis, 8 September 2022 | 13:59 WIB
Gelora Talks #61 (Tangkapan layar/PojokMalioboro.com)
Gelora Talks #61 (Tangkapan layar/PojokMalioboro.com)

POJOKMALIOBORO.com - Pemerintah diingatkan dan diminta untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, langkah tersebut, bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

"Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini," kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk 'Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?, Rabu 7 September 2022.

Menurut Fahri, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Dimana pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

Baca Juga: Azana Hotels & Resorts Siap Kelola Malioboro Park View Apartment

Sehingga hal ini akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

"Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli," ujarnya.

Seharusnya, kata Fahri, pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat, karena pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau 'durian runtuh' dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minya dunia saat ini sedang turun.

Baca Juga: Gema Keadilan DIY Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

"Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPRnya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatanya sudah tidak ada ,," ujarnya.

Karena itu, apabila ketika terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik melihat sudah tidak substantif.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Soal Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Wakil Ketua MPR RI

Selasa, 4 Oktober 2022 | 09:23 WIB

PP Muhammadiyah Terima Kunjungan Dewan Keamanan Thailand

Kamis, 15 September 2022 | 18:33 WIB

Telkom Pastikan Tidak Ada Kebocoran Data Pelanggan

Selasa, 23 Agustus 2022 | 08:08 WIB
X