• Jumat, 9 Desember 2022

IFSOC: RUU PPSK Harus Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Sektor Keuangan

- Jumat, 28 Oktober 2022 | 08:43 WIB
Ketua Steering Committee IFSOC, Rudiantara (dok.IFSOC/PojokMalioboro.com)
Ketua Steering Committee IFSOC, Rudiantara (dok.IFSOC/PojokMalioboro.com)

POJOKMALIOBORO.com - Indonesia Fintech Society (IFSOC) menyambut positif reformasi di sektor keuangan dengan bergulirnya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Reformasi sektor keuangan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas klaster fintech yang semakin berkontribusi pada perekonomian nasional.

Ketua Steering Committee IFSOC, Rudiantara memaparkan, diperlukan instrumen hukum yang relevan untuk memenuhi kebutuhan sektor keuangan saat ini, salah satunya merespon perkembangan teknologi.

Semakin melebarnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan menjadi tantangan dalam pengembangan sektor keuangan kedepan. Indeks inklusi keuangan di Indonesia juga masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan rendah, dan rata-rata dunia.

Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda Momentum Gema Keadilan DIY Berkolaborasi dengan Seluruh Pihak

Di sisi lain, jumlah penyelenggara fintech di Indonesia terus bertambah. Manfaat fintech juga semakin meluas. Sebagai contoh dalam memperluas akses kredit dilihat dari tingkat penyaluran fintech lending yang telah mencapai Rp 436,12 triliun dengan nilai outstanding pinjaman Rp 47,23 triliun hingga Agustus 2022.

"Khususnya di sektor fintech, RUU PPSK dibutuhkan sebagai payung hukum pengembangan dan penguatan sektor keuangan digital yang lebih adaptif. RUU PPSK harus ditujukan untuk memperkecil jurang antara tingkat inklusi dan literasi keuangan yang saat ini semakin melebar, serta diarahkan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen," mantan Menkominfo ini, Kamis 27 Oktober 2022.

Terkait ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dalam RUU PPSK, Steering Committee IFSOC, Tirta Segara menjelaskan, pentingnya pengaturan berbasis aktivitas untuk menghilangkan sekat-sekat regulasi, dan menciptakan ekosistem fintech yang integratif. 

Baca Juga: Siti Fadilah Supari: Penyebab Kematian Gagal Ginjal Akut Ada Empat, Bukan Hanya EG dan DEG

"Rezim pengaturan secara kelembagaan kurang fleksibel dengan perkembangan fintech yang saat ini berkembang secara pesat. Pengaturan berbasis aktivitas dibutuhkan agar proses perizinan ITSK juga dapat agile mengikuti perkembangan industri sektor keuangan dan mengedepankan prinsip same risk, same regulation, dan hal ini membantu tercapainya keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen," kata Tirta Segara.

"RUU PPSK sebaiknya diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang dapat meningkatkan kolaborasi dengan menghadirkan interkonektivitas dalam seluruh sektor keuangan. Sebagai contoh dalam hal pendalaman peran fintech dalam aktivitas penyaluran bantuan sosial," imbuhnya.  

Halaman:

Editor: Putri Susanti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resmi Ditutup, Ini Hasil Presidensi G20

Kamis, 17 November 2022 | 11:34 WIB

Presiden Jokowi Resmi Membuka KTT G20 di Bali

Selasa, 15 November 2022 | 11:13 WIB
X