Peringatan HPN, Haedar Nashir: Pers Harus Mengantarkan Bangsa Indonesia Bersatu dan Berdaulat

POJOKMALIOBORO.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2023. Guru Besar Sosiologi ini berharap, pers menjadi pilar keempat dalam membangun bangsa dan negara.

Ucapan tersebut disampaikan oleh Haedar Nashir pada Kamis, 9 Februari 2023 yang bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang rutin diperingati setiap tanggal 9 Februari. Pada tahun ini HPN mengangkat tema 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat'.

"Pers harus membawa jiwa, visi dan cita-cita luhur Indonesia bersama seluruh komponen bangsa dan institusi negara hadir mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan rakyat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur," ungkap Haedar.

Baca Juga: Seminar Transformasi Jurnalis jadi Pengusaha Media di Era Digital Semarakan HPN 2023 Medan

Sementara itu, kepada pengelola maupun aktor penyelenggara media, Haedar berpesan supaya senantiasa berpegang pada nilai luhur Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa sebagai pondasi nilai utama dalam menjalankan peran.

Lanjut Haedar, dengan kebebasan pers yang dianut di Indonesia harus berbingkai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia selain membawa nilai universal. Karena bangsa dan negara ini tidak hanya membangun relasi di atas kebebasan, tetapi juga ada jiwa gotong royong, kolektif kebersamaan, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Sehingga kebebasan itu terintegrasi dengan daya hidup bangsa Indonesia," imbuhnya.

Baca Juga: Puncak 1 Abad NU di Lapangan Paseban Bantul Nanti Malam, Hindari Ruas Jalan Ini

Selain itu, terkait dengan demokrasi bermartabat yang diusung di tema ini HPN 2023. Haedar berharap, proses demokrasi, politik bahkan ekonomi dan budaya harus senantiasa merujuk pada nilai Pancasila sebagai dasar negara.

"Demokrasi di Indonesia harusnya bertumpu pada sila keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam demokrasi dan politik Indonesia yang berbasis pada Pancasila ada nilai musyawarah bukan nilai siapa kuat siapa menang," tandas Haedar.

Ia menambahkan, bahwa demokrasi dan politik Indonesia juga ada nilai kebersamaan bukan oligarki, dan ada nilai kebijaksanaan bukan semata-mata nilai rasionalitas.

Baca Juga: Kembangkan Batik Sinom Parijotho Jadi Batik Khas Sleman, Bupati Sleman Raih Penghargaan Ini

"Kami berharap seluruh dunia pers di Indonesia menjadi pendorong demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang berbasis pada nilai, perilaku dan tindakan yang terhormat," terangnya.

Maka demokrasi yang bermartabat, imbuh Haedar, tidak akan membenarkan meluasnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan tidak terbatas, dan praktek berbangsa dan bernegara yang menimbulkan masalah.

"Demokrasi bermartabat juga menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebaikan, dan kepantasan. Sehingga transaksi politik uang dan berbagai proses demokrasi pragmatis tidak menjadi berkembang, karena demokrasinya bermartabat," tuturnya.