Ekuilibrium: Agama dan Negara

- Senin, 27 September 2021 | 11:30 WIB
Sutiyono, M.Pd. (dok pribadi)
Sutiyono, M.Pd. (dok pribadi)

POLEMIK agama dan negara akhir-akhir ini mengemuka kembali, setelah sekian lama founding fathers telah sepakat mendirikan negara Indonesia dengan berbagai keberagamannya. Masalah ini seakan menjadi bahaya laten bagi setiap perubahan generasi memunculkan perspektif baru tentang tata cara beragama ditengah negara yang berbhinneka.

Cara pandangan yang keliru tentang beragama akan menyebabkan tindakan yang intoleran. Misalnya, kasus intoleran bom bunuh diri yang meledak di gereja katedral Makassar (sumber: www.krjogja.com, 28 Maret 2021). Semua agama di Indonesia tidak ada yang membenarkan tindakan arogan tersebut. Di sinilah pentingnya pemahaman tentang beragama dan bernegara.

Tiga Paradigma Hubungan Agama dan Negara

Setidaknya terdapat tiga paradigma hubungan agama dan negara yang dapat kita jadikan referensi. Pertama, paradigma sekuler, merupakan paham yang membuat penilaian secara bipolar antara urusan agama dan urusan negara. Dalam pandangan sekuler ini, urusan dunia tidak perlu dikaitkan dengan urusan akhirat (agama).

Baca Juga: Cek Fakta: Kaitannya Vaksinasi Covid-19 dengan Pecahnya Pembuluh Darah

Tugas agama hanya terkait kepada Tuhan dalam konteks ibadah. Selain itu, agama tidak berhak intervensi. Paradigma ini berpandangan bahwa urusan agama dipisahkan dengan urusan negara. Agama mengatur umat untuk kesiapan hari kemudian (akhirat) saja. Negaralah yang berhak mengatur umat untuk kehidupan dunia.

Kedua, paradigma formalistik. Paradigma ini memandang bahwa agama tidak sekedar doktrin yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, tetapi juga berusaha membangun sistem ketatanegaraan. Agama merupakan tipikal sosio-politik dimana fungsi agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Melainkan, terbentuk secara formalistik-legal dalam suatu wadah yang bernama negara agama. Paham ini sering mengarahkan pada paham dan gerakan radikal dalam kejuangan.

Ketiga, paradigma substantif. Paham ini menempatkan hubungan agama dengan negara bersifat saling membutuhkan. Negara memerlukan panduan etika dan moral keagamaan. Agama memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Pandangan ini tidak menjadikan agama sebagai ideologi negara, tetapi yang diprioritaskan ialah berlakunya nilai dan substansi ajaran agama dalam kehidupan sosial.

Baca Juga: Mulai Oktober, Fitur PeduliLindungi Bisa Diakses di Aplikasi Lain

Paradigma Substantif sebagai Ekuilibrium Agama dan Negara

Halaman:

Editor: Putri Susanti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X