Dihadang Dari Seluruh Penjuru, Mampukah Anies Tetap Melaju?

DINAMIKA terkait Gubernur DKI Anies Baswedan ini menarik. Sejak kalahkan Ahok di Pilgub DKI 2017, segalanya menjadi dinamis. Pendukung Anies dituduh bermain politik identitas. Tuduhan ini terutama datang dari pendukung Ahok.

Kalau kita belajar teori solidaritas sosial, maka tak ada masalah dengan politik identitas. Sesuatu yang alami, tidak dapat dihindari, dan akan terus ada di sepanjang sejarah. PKB dengan NU-nya, PAN dengan Muhammadiyah nya, PBB dengan Masyuminya, semua menggunakan politik identitas. Apalagi kalau pilkada, putera daerah/non-putra daerah jadi isu yang sangat kuat.

Yang menjadi masalah bukan politik identitas. Selama calon pemimpin itu punya integritas, punya kapasitas, mampu bekerja baik dan membuat kota itu maju, tak perlu dipersoalkan identitasnya. Yang disoal mesti personalnya. Meski tak kentara politik identitasnya, tapi kalau personalnya bermasalah: tak punya integritas dan kapasitas, apalagi korup, ini yang jadi masalah buat rakyat dan bangsa. Ini yang akan merusak negara dan sejarah Indonesia. Ini yang harus dipersoalkan.

Baca Juga: Menteri Agama Ajak Umat Hindu Kuatkan Moderasi Beragama

Tapi kenapa isu pilkada DKI yang terus dipersoalkan? Publik membaca ada kekuatan besar, terutama kekuatan politik dan ekonomi, yang tidak menghendaki Anies. Kenapa Anies ditolak? Secara politik, Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Bahkan kans ini terbaca sejak Anies jadi Mendikbud. Secara ekonomi, Anies sulit berkompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara.

Pembatalan pulau reklamasi menjadi salah satu buktinya. Nyata, jelas dan terang benderang. Tak ada kompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara. Publik harus paham dan obyektif soal ini. Nampaknya, ini bukan kebijakan untuk keren-kerenan. Tapi ini kebijakan yang sungguh berisiko. Karena yang dihadapi adalah kekuatan ekonomi besar.

Dua kekuatan, yaitu politik dan ekonomi ini yang nampaknya terus berupaya mengganggu Anies. Maka, semua ruang yang mendukung Anies ke kursi presiden dijegal, ditutup dan dihalangi. Semua hal yang berpotensi membuat popularitas, akseptabilitas (respek publik) dan elektabilitas Anies naik, akan diganggu.

Baca Juga: Cara Mengetahui Aplikasi Palsu dan Berbahaya di Play Store

Pembahasan revisi UU Pemilu yang sudah masuk ke prolegnas DPR, mendadak ditarik. Dengan revisi UU Pemilu, 2022 dan 2023 akan ada pilkada. Surveinya, elektabilitas Anies 60-65 persen jika pilgub DKI digelar tahun 2022. Akhirnya, rencana revisi UU Pemilu dibatalkan.

Tidak sampai disitu. Formula E sebagai even internasional yang akan digelar oleh Anies di 2022 juga berupaya dibatalkan dengan interpelasi. Tidak main-main, ada 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi. Macam-macam argumennya. Intinya, mau jegal Anies.

Kenapa diinterpelasi, karena even ini dianggap akan semakin mempopulerkan nama Anies. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di mata dunia internasional. Jika ini terealisir, akan ikut memuluskan jalan Anies ke istana.

Baca Juga: Vaksinasi Bhinneka Tunggal Ika Bakal Dimeriahkan Aneka Tari dan Defile Bregada

Namun, 7 fraksi di DPR menolak interpelasi tersebut. Tetap mendukung terlaksanannya Formula E di 2022. Kalau even ini terlaksana, maka komitmen fee yang sudah terbayar tidak hilang, dan peluang investasi di Indonesia, dan di Jakarta khususnya, akan terbuka. Dengan begitu, ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sedang loyo karena pandemi.

Nampaknya manuver interpelasi gagal lagi.

Tidak sampai disitu, Jakarta Internasional Stadium (JIS), lapangan sepakbola bertaraf internasional ini pun juga digugat. Demi hemat anggaran di masa pandemi, JIS diprotes dan diminta untuk dihentikan.