• Selasa, 7 Desember 2021

Honor Guru Madrasah Pandeglang Rp 50 Ribu, Bukhori Desak Pemerintah Beri Jaminan Hidup yang Layak!

- Minggu, 12 September 2021 | 07:17 WIB
Ilustrasi Guru Madrasah (kemenag.go.id)
Ilustrasi Guru Madrasah (kemenag.go.id)

YOGYAKARTA, pojokmalioboro.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf kembali mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk serius memperhatikan nasib guru madrasah swasta. Desakan ini disampaikan Bukhori merespons kabar guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya digaji Rp 50 ribu per bulan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah MDTA Ar-Raudoh di Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya mampu memberi honor Rp 50 ribu per bulan kepada guru di sekolahnya. Madrasah yang dikelolanya itu menampung sekitar 70 siswa dan hanya mendapat bantuan dari pemerintah daerah senilai Rp 6,5 juta per tahun.

"Kemenag seharusnya lebih sungguh-sungguh memperhatikan nasib guru madrasah swasta, termasuk guru MDT. Guru adalah unsur fundamental dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Tugas dan fungsi mereka di masyarakat adalah manifestasi dari tanggung jawab negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya, Sabtu (11/9/2021) melalui siaran pers tertulisnya yang diterima redaksi pojokmalioboro.com.

Baca Juga: Pemerintah Salurkan Bantuan Kuota Data Internet ke 24,4 Juta Peserta Didik dan Pendidik

Dengan tugas sebesar itu, demikian Bukhori melanjutkan, sudah semestinya kedudukan guru dimuliakan oleh negara. Pemerintah wajib memberikan jaminan hidup yang layak bagi seluruh guru secara adil, tanpa membedakan mereka, sambungnya.

Politisi sekaligus dosen ini mengusulkan, Kementerian Agama bisa mengalihkan anggaran dari sejumlah pos anggaran lain untuk mengatasi persoalan rendahnya gaji guru madrasah. Bukhori mendorong Kementerian Agama bisa menjamin guru madrasah memperoleh gaji paling rendah Rp 1,5 juta per bulan.

"Jika serius, Kemenag sebenarnya bisa memecahkan persoalan rendahnya gaji guru madrasah dengan merealokasi beberapa pos anggaran kementerian yang bukan prioritas, misalnya dari anggaran diseminasi pembatalan haji. Dengan demikian, honor minimal Rp 1,5 juta per bulan bagi seorang guru madrasah, bukan lagi hal yang mustahil direalisasikan,” usulnya.

Baca Juga: Menko Polhukam: Dukungan Masyarakat Papua Kunci Sukses PON XX dan Peparnas XVI

“Pada akhirnya, kebijaksanaan Kemenag dalam pengelolaan anggaran sangat menentukan,” tuturnya.

Lebih lanjut, politisi sekaligus alumni madrasah ini menuturkan, dirinya sejak awal memiliki perhatian khusus dalam memperjuangkan nasib guru madrasah swasta.

Halaman:

Editor: Ibrahim Umar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Simak Aturan Terbaru Pembelajaran Tatap Muka Jawa Bali

Selasa, 16 November 2021 | 19:05 WIB

HNW: Mestinya Menag Tidak Mendukung Permen Mendikbud

Jumat, 12 November 2021 | 18:05 WIB

Lulusan Masa Pandemi Covid-19 Harus Adaptif Teknologi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:55 WIB

AHM Siapkan Ajang Adu Kreatifitas untuk Anak Vokasi

Rabu, 13 Oktober 2021 | 07:16 WIB
X