• Kamis, 8 Desember 2022

Bukhori: Perlindungan Konsumen Lebih Prioritas Daripada Ganti Label

- Selasa, 15 Maret 2022 | 07:26 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori (Foto: dok.DPR RI)
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori (Foto: dok.DPR RI)

POJOKMALIOBORO.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPJPH Kemenag agar bekerja lebih keras memastikan kehalalan produk yang beredar luas di masyarakat, khususnya yang berasal dari impor. Bukhori menilai meningkatkan usaha perlindungan konsumen produk halal lebih prioritas ketimbang mengubah label halal yang akhirnya membuat polemik. 

"Hal yang dinantikan oleh umat Islam hingga saat ini adalah kinerja maksimal BPJPH sebagai badan yang diamanati oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan kehalalan produk yang beredar luas di masyarakat seperti makanan, minuman, kosmetik, serta kebutuhan konsumtif lainnya, khususnya yang berasal dari impor," ujar Bukhori di Jakarta, Senin 14 Maret 2022.

"Sebab hingga saat ini belum semua produk yang beredar di tengah masyarakat bersertifikasi halal," imbuhnya.

Baca Juga: Label Halal Indonesia Tidak Jawa Sentris, Berikut Penjelasan Kemenag

Anggota Komisi Agama DPR RI ini mengungkapkan, melansir data LPPOM MUI pada 2019, sejak tahun 2012 hingga tahun 2018, jumlah produk yang dinyatakan halal baru sekitar 10% atau 688.615 produk.

Padahal, amanat dari UU No. 33 Tahun 2014 adalah produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). 

"Dengan mencermati fakta tersebut, semestinya BPJPH melihat isu ini sebagai persoalan fundamental yang harus segera diatasi dan UU Jaminan Produk Halal telah membebankan amanat itu kepada BPJPH melalui kewenangan yang dimiliki," ucapnya.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Lakukan Prosesi Mendhet Tirto lan Siti dari Kedaton Majapahit Dibawa ke IKN Nusantara

"Hal ini yang semestinya menjadi perhatian utama lembaga, mengingat hingga saat ini pemerintah masih saja kecolongan dalam mengawasi peredaran produk konsumtif, utamanya yang berasal dari luar negeri (impor) dengan status kehalalannya masih abu-abu," lanjutnya. 

Untuk diketahui, Pasal 6 huruf h UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebut, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap produk halal. 

Halaman:

Editor: Putri Susanti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

SKI DIY Cermati Integritas dan Independensi KPK

Minggu, 16 Oktober 2022 | 10:41 WIB

Musda SKI DIY: Lengkapi Struktur Sampai Tingkat Kelurahan

Minggu, 11 September 2022 | 10:57 WIB
X