• Senin, 4 Juli 2022

Dinasti Politik Kian Menguat, Mantan Ketua MK Sebut Indonesia Perlu Lakukan Dua Hal Ini

- Kamis, 17 Maret 2022 | 09:56 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ahli Hukum Tata Negara, Jimly As-Shiddiqie saat Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu 16 Maret 2022 (dok.Muhammadiyah)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ahli Hukum Tata Negara, Jimly As-Shiddiqie saat Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu 16 Maret 2022 (dok.Muhammadiyah)

POJOKMALIOBORO.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ahli Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menilai upaya rekonstruksi untuk memulihkan kualitas demokrasi adalah agenda terpenting yang harus segera digarap Indonesia.

Rekonstruksi yang diperlukan ada dalam dua hal, yakni Institusionalisasi (pelembagaan) politik dan konsolidasi politik. Sebab, apa yang terjadi saat ini di Indonesia, kata dia, adalah proses pembongkaran kelembagaan politik (de-Institusionalisasi) dari fungsi dasarnya.

"Yang terjadi sekarang terbalik. Mana urusan privat, dan mana urusan dinas (publik) itu campur aduk. Kita sulit menentukan ini statement dalam kapasitas pejabat atau statement pribadi. Tiap hari semua orang bicara, menggunakan kebebasan. Kadang bukan urusannya dia omongin juga. Lalu ada orang lain mengutipnya, jadi kacau ruang publik," ujar Jimly.

Baca Juga: Gelora Talk: Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?

Dalam Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu 16 Maret 2022, Jimly mengatakan proses de-Institusionalisasi politik semakin besar akibat belum berjalannya sistem yang secara ketat mengatur ruang bagi para politisi yang berlatar belakang sebagai pebisnis. Karena itu, konflik kepentingan di kalangan para pejabat pun sulit terhindarkan.

"Sekarang di pemerintahan kita, lebih dari 50 persen pejabat politik kita adalah pengusaha. Ini satu kenyataan," ungkapnya.

Jimly lalu menyebut ikhtiar untuk menjegal upaya de-Institusionalisasi itu antara lain adalah mengusulkan sejumlah Undang-Undang (UU) seperti UU Larangan Konflik Kepentingan, reformasi UU PT, UU Penyiaran, UU Pemilu, dan UU yang mengatur agar batas maksimum dinasti politik dalam suatu partai hanya boleh dua generasi saja dan berjeda.

Baca Juga: Kawasan Ekonomi Kreatif di Mantup Bantul Hadirkan Tempat Makan hingga Penyedia Ruang Kerja

Penguatan konsolidasi dan institusionalisasi politik juga dinilai penting dilakukan untuk mengikis budaya dan alam bawah sadar feodal yang masih menjadi corak intrinsik partai politik di Indonesia.

Jimly menyebut, warisan budaya feodal itu pertama kali nampak ketika perdebatan sistem tata negara Indonesia di sidang BPUPKI jam 3 pagi tanggal 1 Juli 1945. Perdebatan runcing mengakibatkan sidang yang biasanya selalu memakai sistem musyawarah akhirnya memakai sistem voting untuk menentukan apakah Indonesia memakai sistem kerajaan atau sistem republik.

Halaman:

Editor: Affan Safani Adham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X