POJOKMALIOBORO.com - Kabar dua konsorsium ancang-ancang mundur dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) menyusul Sofbank yang mengambil keputusan mundur terlebih dahulu, dinilai Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, kejadian ini jadi peringatan untuk pemerintah.
"Ini jadi indikasi tidak mudah meyakinkan investor untuk proyek besar yang tidak punya sentimen ekonomi," ujar Mardani, Selasa 29 Maret 2022 melalui akun twitternya.
Mardani juga menyebut pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek ini sudah berpotensi bermasalah sejak awal.
"Kejadian ini jadi peringatan untuk pemerintah, agar mengutamakan rakyat ketimbang proyek mercusuarnya," kata Mardani.
"Jelas ada berbagai faktor yang menjadi perhatian pemodal sebelum menanamkan modalnya dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Seperti kepastian regulasi, adanya infrastuktur dasar, dukungan Pemda hingga permintaan masyarakat. Sudah terpenuhi kah IKN ini?" tambah Mardani.
Politikus PKS ini juga menandaskan, belum lagi resiko politik dari proyek pembangunan IKN seperti belakangan ada kegaduhan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Hujan Deras dan Angin Kencang di Wilayah DIY, Akibatkan Pohon Tumbang dan Listrik Padam
"Hal tersebut bisa membuat investor memilih wait and see karena dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan," pungkasnya. *
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari PojokMalioboro.com. Mari bergabung di Grup Telegram "News Room PojokMalioboro.com", caranya klik link https://t.me/newsroom_pojokmalioboro, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
Artikel Terkait
Mardani Ali Sera Berharap KPU dan Bawaslu yang Inklusif, Berkualitas
Wakil Menteri Perhubungan Era SBY Jabat Kepala Otorita IKN, Ini Kata Mardani Ali Sera
Presiden Jokowi Resmi Lantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN
Gubernur Khofifah Lakukan Prosesi Mendhet Tirto lan Siti dari Kedaton Majapahit Dibawa ke IKN Nusantara
Mardani: Pembangunan IKN Harus Transparan, Libatkan Masyarakat Jangan Konglomerat yang Menguasai