Partai Gelora: Parpol Pro Jokowi Munculkan Kembali Presiden Tiga Periode Dalam Bentuk Baru

Sehingga kapasitas menteri pengganti pun tidak dilihat Jokowi, karena hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi saja yang belum mendapatkan jabatan di kabinet.

Baca Juga: Puluhan Anggota KSP SB Tolak LPJ dan RAT

"Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa, karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujar MadNur.

Dengan resminya PAN mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, maka tinggal PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Sementara koalisi pro pemerintah menjadi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP.

"Jadi jika melihat angka perhitungan suara untuk kursi DPR pada Pemilu 2019, maka koalisi PKS dan Demokrat hanya mencapai angka kurang dari 18 persen, sehingga tidak bisa mencalonkan presiden," katanya.

Baca Juga: Eiittss..Kalau ke Jogja Jangan Lupa Mampir ke Royal Darmo Malioboro Hotel, Nyicipi Kambing Guling Spesialnya

MadNur memprediksi nantinya hanya ada dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakll presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Dua capres tersebut, berasal dari koalisi PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Partai Golkar, PAN dan PPP.

"Tapi jika tokoh-tokoh partai yang hadir di acara reshuffle kabinet kemarin, bersatu menjadi satu koalisi, maka tentunya hanya akan memunculkan 1 calon presiden. Sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara," tegasnya.

Hal ini merupakan dampak dari pemberlakuan Presidential Treshold (PT) 20 persen yang ditentang oleh banyak tokoh, termasuk oleh Gelora">Partai Gelora.

Baca Juga: Bupati Sleman Kukuhkan Kader Pancasila: Berikan Contoh Nilai Pengamalan Pancasila pada Masyarakat